Data Pengawasan COVID 19 Di Wilayah Kerja KKPPenetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat CoData Pengawasan COVID 19 Di Wilayah Kerja KKPPertemuan Koordinasi Kebijakan Kesehatan TahuBagikan Health Alert Card, KKP Palembang TeruKKP Palembang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19)
Menyikapi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas antara wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik sosial dan ekonomi , pertahanan keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia maka Presiden Republik Indonesia menetapkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, tanggal 31 Maret 2020
Data Pengawasan COVID 19 Di Wilayah Kerja KKP Palembang per 30 Maret 2020
Data pengawasan pelaku perjalanan dan alat angkut dipelabuhan laut dan udara di wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang dalam rangka pengawasan COVID-19, Data per 30 Maret 2020
Pertemuan Koordinasi Kebijakan Kesehatan Tahun 2020 di Dinkes Prov Sumatera Selatan
Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,
Bagikan Health Alert Card, KKP Palembang Terus Siaga.
Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Kementerian Kesehatan RI No. SR.02.02/II/270/2020 tentang Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi InfeksiNovel Corona Virus,
Antisipasi Virus Corona, KKP Palembang Tingkatkan Kewaspadaan
Kejadian akibat Novel Corona Virus (nCoV) telah dilaporkan dari 10 negara antara lain Jepang, Korea, Singapore, Thailand, USA, Australia, Prancis, Malaysia, Nepal, dan Taiwan.
Sosialisasi PP No.64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif PNBP
Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan salah satu unsur penerimaan APBN. Dalam setiap menjalankan tugas dan fungsinya setiap satuan kerja memiliki Penerimaan Negara Bukan Pajak yang besaran tarifnya diatur melalui Peraturan Pemerintah.
Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan, Tim Pengelola Keuangan KKP Palembang Lakukan rapat internal bersama Tim PIPK
Laporan Keuangan adalah salah satu tolak ukur keberhasilan instansi pemerintah dalam menjalankan Good Goverment. Pelaporan keuangan yang akuntabel merupakan sebuah syarat mutlak dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan.